KOMPAS.com - Kiprah operator telekomunikasi seluler di jaringan 4G LTE sudah mulai ramai. Setidaknya tiga operator besar, Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, memperlihatkan antusiasme yang tinggi dengan ekspansi jaringan 4G secara bertahap di beberapa kota besar di Indonesia.
Namun, ada beberapa hal yang bagaikan paradoks penyelenggaraan jaringan 4G secara menyeluruh ini. Yakni, terkait penataan pita frekuensi di level 1.800 MHz, serta masalah harga mahal dan jumlah perangkat pendukung 4G yang terbatas.
Hal ini diakui Dirjen Aptika Kemenkominfo Budi Setiawan. Menurutnya, status refarming atau penataan pita membutuhkan banyak waktu untuk implementasinya. Sehingga, saat ini baru jaringan 4G di frekuensi 900 MHz yang memiliki izin gelar.
"Saat ini kan masih terpisah-pisah. Penataannya ada yang cepat ada yang lama. Misalnya seperti Telkomsel, saat ini jaringannya terpisah di 3 kanal, nanti pelan-pelan akan disatukan," kata dia dalam acara perilisan jaringan Telkomsel 4G LTE di Bandung, Minggu (15/3/2015).
Belum ada kepastian waktu yang diberikan untuk menyelesaikan penataan tersebut, walau sebelumnya Menkominfo Rudiantara pernah mengatakan ancang-ancang perpindahan ke spektrum 1.800 MHz akan dilakukan pada semeseter kedua tahun ini.
Perlu diketahui, optimalisasi jaringan 4G LTE baru dapat dicapai ketika frekuensi 1.800 Mhz sudah bisa digunakan. Pasalnya, frekuensi 900 Mhz idealnya dipasangkan dengan frekuensi 1.800 Mhz untuk dapat mendulang kecepatan jaringan. Hal ini diungkapkan Bos Indosat Alexander Rusli beberapa waktu lalu.
"Kecepatan maksimumnya cuma 35,5 Mbps karena cuma pakai band 5 MHz di 900 MHz. Speed-nya lebih pelan dari 3G, malu Bos," kata pria yang akrab disapa Alex ini.
Perangkat yang mendukung jaringan 4G masih mahal
Di samping waktu yang berlarut-larut dalam penyelesaian status refarming bagi para operator, kurangnya ketersediaan perangkat pendukung jaringan 4G juga menjadi masalah yang tak kalah serius.
Menurut dirjen yang kerap disapa Pak Iwan, perangkat 4G sekarang masih terhitung mahal. Sehingga, hanya masyarakat kota besar dengan status ekonomi sosial menengah ke atas yang bisa menikmati jaringan 4G.
"HP 4G masih mahal. Sekarang kita kejar HP itu untuk berada di harga kurang dari satu juta atau setidaknya di kisaran satu jutaan," kata Pak Iwan.
Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah juga mengatakan kurangnya distribusi perangkat 4G mengurungkan niat Telkomsel untuk ekspansi jaringan secara besar-besaran. Menurutnya, saat ini investasi Telkomsel untuk jaringan 4G baru mencapai 10 persen. Musababnya, kebanyakan pelanggan masih betah menggunakan jaringan 2G dan 3G karena perangkatnya tersedia banyak.
"Kita harus lihat dulu. Sekarang ini juga pengguna perangkat 4G masih sedikit, sekitar 4 persen. Jadi percuma kalau kita gelar jaringan namun belum bisa diakses. Jadi sementara ini masih untuk 7 kota itu," Ririek menjelaskan.
Kota-kota yang dimaksud adalah Jakarta, Bali, Bandung, Makassar, Manado, Medan, dan Surabaya. Untuk sementara, penyelenggaraan jaringan Telkomsel 4G baru resmi berjalan di tiga kota, yakni Bali, Jakarta, dan Bandung.
Mengakali masalah perangkat 4G yang mahal, pemerintah bakal menggenjot produktivitas industri lokal untuk turut menggodok produk smartphone 4G. Dengan tujuan ini, pemerintah pun memberlakukan aturan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) 40 persen bagi vendor asing yang ingin berjualan smartphone 4G.
Artinya, vendor asing harus memakai komponen lokal dan industri lokal harus mampu mengakomodir bahan berkualitas. Sehingga, selain melestarikan ekosistem industri lokal, juga bakal berpengaruh pada harga produk yang lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Namun, hingga sekarang pemerintah belum memberi standar jelas terkait bagaimana langkah yang harus diambil vendor asing agar mampu memenuhi syarat TKDN 40 persen. Beberapa waktu lalu, Sony Mobile sempat mengungkapkan hal ini.
"Tiap kali kita ke sana (pemerintah), syaratnya berubah-ubah. Jadi kita juga belum bisa konfirmasi akan melakukan apa untuk ini (TKDN 40 persen)," kata Ika Paramita, Manager Marketing Sony Mobile Indonesia.
Seperti diketahui, urusan TKDN 40 persen ditangani oleh tiga kementerian. Yakni Kemenkominfo, Kemendag, dan Kemenperin. Berbagai tantangan terkait penyelenggaraan 4G sampai saat ini memang masih dalam proses.
Kemenkominfo menargetkan hingga masa jabatan menteri tahun 2019 mendatang, proyek Indonesia Broadband Plan (IBP) sudah bisa terwujud. Artinya, masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati jaringan internet pita lebar berkecepatan tinggi.
Via kompas.tekno
